Belajar Dari Kasus Prita Mulyasari

prita1Pertama lihat ada running text berita tentang Prita Mulyasari, saya tidak terlalu mengerti apa kasusnya. Saya pikir…kenapa ada pihak dari Asosiasi Jurnalis juga turun tangan? apa si Prita ini seorang wartawan? Tapi setelah tadi pagi saya baca infonya di salah satu harian Semarang, saya baru tahu dengan lebih jelas. And i just say…”thanks God akhirnya ada berita yang lebih menarik dibandingkan hanya sekedar Manohara dan ibunya yang roadshow dari Tv ke Tv dan bercerita tentang apa yang sudah dialami. So fed up of her!”

Melihat apa yang dialami oleh ibu 2 anak ini membuat saya bersimpati dengan apa yang sudah beliau alami. Agak geregetan juga kenapa kasusnya bisa merembet sampai sedemikian rupa. Bukankah disini posisinya dia yang hampir jadi korban?

Well, mungkin ini hanya komentar dari saya yang tidak tahu duduk permasalahannya. Tapi saya tahu kalau dia hanya berbicara selayaknya seorang konsumen yang dikecewakan oleh penyedia jasa layanan. terlebih disini dia bicara tentang kesehatannya. Bukankah dia berhak untuk mengeluh?

Saya jadi ingat ketika beberapa tahun lalu, saya sakit dan cek up ke dokter (yang sekarang sudah almarhum sih…- bukan membicarakan soal “kegagalan” beliau mendiagnosa penyakit saya)..saat itu saya mengeluh tidak enak badan. beliau bilang saya kena radang tenggorokan. Mungkin benar. ketika satu minggu kemudian penyakit saya tidak kunjung membaik, saya ulangi cek kedua di dokter yang sama. beliau masih bilang kalau saya kena radang tenggorokan. Obat yang sama, dan keluhan yang sama masih saya rasakan. Minggu ketiga saya datang lagi ke dokter yang sama. beliau masih saja mendiagnosa bahwa saya kena radang tenggorokan. Dan saya masih percaya.

Saya belum mengenal betul istilah dan pentingnya dari apa yang disebut sebagai langkah “searching for a second opinion” dari pihak lain. Waktu itu, alasan saya – dan orang tua saya tentunya memindahkan saya ke dokter lain untuk cek up lebih karena dokter yang pertama sudah tidak manjur mengobati penyakit. Bukan karena ingin mendapatkan diagnosa lain yang mungkin bisa lebih dalam dari dokter lain. 4 hari setelah kunjungan ketiga saya di dokter A, lalu saya pindah ke dokter B setelah penyakit saya jauh lebih parah. I couldn’t even sit down on my own ass!…saya cuma bisa terbaring lemah, dan kedinginan. Ternyata memang betul bahwa kemudian dokter B mengatakan bahwa saya kena gejala tipes. dan tipes ini sudah ‘menumpangi’ radang tenggorokan saya sejak 1 minggu yang lalu.

Entah darimana patokan waktu yang beliau pakai tapi dari situ saya tahu berarti tipes ini sudah menyerang sejak kunjungan saya yang kedua dengan dokter A, dan bagaimana beliau bisa melewatkan gejala-gejala tipes yang seharusnya beliau tahu? Itu yang masih saya tidak mengerti.

And Voila! saya pun berangsur membaik setelah kunjungan saya ke dokter B. Alhamdulillah. Dan sejak saat itu saya tidak pernah mengunjungi dokter A. trauma. hingga kemudian saya dengar beliau meninggal karena penyakit jantung.

Saya sadar..bahwa manusia memang bisa saja melakukan kesalahan. Dan untuk urusan kesehatan, jika memang tidak kunjung membaik sudah seharusnya mencari second opinion dari pihak lain untuk kejelasan.

Saya cukup kesal waktu dokter B mengatakan saya sudah kena gejala tipes sejak 1 minggu yang lalu. Saya bertanya tentang ‘bagaimana bisa dan bagaimana bisa?”

Saya rasa begitu juga perasaan Prita Mulyasari ketika informasi yang seharusnya jadi haknya untuk tahu, diberikan dengan sejelas-jelasnya dan tanpa disembunyikan karena toh informasi itu juga menyangkut kepentingan si pasien sendiri. Terlebih ketika saya baca dan tahu dimedia kalau si Dokter ini berubah-ubah soal pendapat tentang keluhan kesehatan yang dirasakan oleh Prita. Saya jadi sedikit geregetan…dan pertanyaan itu muncul lagi “kok bisa?”

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi, tapi mungkin hanya sedikit yang bersikap seperti Prita, atau sebenarnya banyak namun tak terungkap. Ketika seseorang konsumen yang melek teknologi, bercerita tentang apa yang baru saja dia alami pada teman-teman dikomunitas mailing list-nya, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Dia malah diperkarakan.

Lalu bagaimana jika dan hanya jika, Prita menulisnya disurat pembaca koran terbitan nasional, akankah efeknya akan sama?

Sebagai orang awam saya sangat mendukung apa yang dilakukan Prita. memang sudah selayaknya konsumen bersuara atas pelayanan yang tidak prima yang diberikan oleh penyedia jasa, terutama yang berkaitan dengan hal-hal vital, kesehatan contohnya. Bagaimana jika Prita hanya diam dan kesalahan diagnosa bisa terjadi oleh dokter yang sama dari rumah sakit yang sama, kepada orang lain?

Hal seperti ini membuka mata kita bahwa bersuara tentang keluhan atas pelayanan jasa umum memang tidak perlu dipermasalahkan, walau saya setuju juga dengan pendapat bahwa jalurnya juga harus jelas.

prita3Saya dengar sih pihak Rumah Sakit maunya prita ini memberitahukan terlebih dahulu perihal keluhan itu ke pihak rumah sakit, bukan langsung menyebarluaskan keluhannya. Walau hanya lewat email dan juga mailing list. Tapi saya bisa memaklumi hal ini, karena saya bisa melihat kalau kekesalan Prita ini sudah memuncak, ketika semua hal yang dia tuntut untuk dijelaskan, tidak dia terima sesuai apa yang dia harapkan. Dari sini bisa dilihat bahwa indikasi  untuk berbicara secara jelas secara pribadi saja sudah tidak bisa, apalagi kalau prita harus berhadapan dengan institusinya langsung. Bisa-bisa cuma dianggap angin lalu saja?

Saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena semua orang bisa saja salah.  Tapi bersuara dan menyuarakan keluhan saya rasa bukan hal yang salah. Saya sudah sering melihat surat pembaca di koran-koran yang berisikan komplain tentang pelayanan jasa yang kurang baik dari sebuah institusi, termasuk rumah sakit. Dan apakah itu bisa disebut sebagai pencemaran nama baik jika memang bukti-bukti yang ada mengarah pada kebenaran fakta bahwa institusi tersebut tidak memberikan pelayanan yang baik?

Saya rasa mereka yang menulis di surat pembaca itubukan jenis orang yang mencari perhatian dari banyak orang dan menjatuhkan nama baik pihak lain. Tapi mereka hanya menuntut hak yang diabaikan. dan itu wajar-wajar saja.

Buat saya, Prita ini sudah jatuh tertimpa tangga. Dan cukup memprihatinkan sih sebenarnya.

Tapi ditengah kabar seperti itu, muncul kabar yang menggembirakan bahwa banyak pihak, termasuk yang punya kuasa, berusaha membantu Prita untuk mendapatkan keadilan. Saya sangat senang, walaupun mungkin agak bertanya-tanya, kalau tidak sedang dalam rangka kampanye, akankah,pihak-pihak tersebut turun tangan langsung dengan kasus seperti ini?

Ah, sudahlah, berhentilah berburuk sangka. kebaikan ini memang selayaknya dilakukan. Paling tidak bisa mencari jalan tengah yang terbaik untuk Prita dan pihak Rumah Sakit sehingga kasusnya bisa cepat selesai dan Prita bisa cepet bebas. kasihan deh lihat anak2nya yang masih kecil2.

Ada satu berita yang menarik dari detik.com yang barangkali bisa saya kutip disini…

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai delik pencemaran nama baik yang dikenakan pada Prita Mulyasari, yang ditahan gara-gara menulis curhat di internet, merupakan wujud ancaman terbesar kebebasan berekspresi di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong delik itu dihapus.

Koordinator Advokasi AJI, Margiyono, mengatakan, banyak negara sudah menghapuskan delik pencemaran nama baik. Namun, Indonesia justru menambah berat delik pencemaran nama baik melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pencemaran nama baik dalam UU ITE terlalu eksesif. AJI mendorong agar UU pencemaran nama baik dihapuskan karena itu tradisi peninggalan zaman kolonial yang represif,” kata Margiyono di kantor AJI, Jalan Kembang Raya, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).

Menurut dia, hak kebebasan warga negara menyampaikan pendapat itu dijamin melalui pasal 28 f UUD 1945.

“AJI akan terus mengusahakan agar pencemaran nama baik dihapuskan.
Entah itu melalui uji materiil lagi ke MK, atau mendorong lewat proses legislasi di DPR, lewat UU,” ujarnya.

Dengan banyaknya artis di DPR periode mendatang, kata Margiyono, seharusnya mereka juga berkepentingan karena sering tampil di show dan mereka seniman yang berekspresi menyampaikan kebebasannya.

Prita dikenai 2 pasal KUHP terkait pencemaran nama baik dan 1 pasal pencemaran nama baik dari UU ITE. (aan/nrl)

Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk meyuarakan hak kita sebagai konsumen yang dirugikan, tentu saja dengan cara yang cukup positif juga.

XOXO,

Toekang Roempi

4 thoughts on “Belajar Dari Kasus Prita Mulyasari

  1. Solidaritas Anti Kriminalisasi Pasien
    oleh RS OMNI International Alam Sutera

    Kasihan saja tidak cukup. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk menggalang anti kriminalisasi pasien oleh RS OMNI International Alam Sutera ? Atau Anda hanya membaca dan menonton kasus itu di Media Cetak dan Televisi ?
    Jika Anda peduli, namun tidak tahu caranya mengekspresikan kepedulian Anda, berikut ini adalah langkah praktis untuk menyampaikan aspirasi Anda :
    1. Kirim Email kekecewaan dan kutukan Anda, kepada :
    info@omnihealthcare.co.id dan info@omni-hospitals.com (RS OMNI International Alam Sutera)
    mph@cbn.net.id (Pengacara RS OMNI International Alam Sutera dari Risma Situmorang, Heribertus & Partners).
    2. Anda juga bisa menyampaikan kekecewaan dan kutukan Anda secara langsung kepada nomor telpon : 021-53128555 (hunting). Jangan hanya berbicara sama operatornya, tetapi kalau bisa dengan para manajemen RS OMNI International Alam Sutera, yaitu Sukendro (Direktur Utama), Dina (Direktur), atau Anda juga bisa menghubungi semua nama petugas yang disebutkan dalam surat keluhan Prita Mulyasari.
    3. Cara lainnya adalah dengan mengirimkan fax dukungan yang sama ke nomor : 021- 53128666.
    Marilah kita semua melakukan langkah nyata sebagai rasa solidaritas dan tangggungjawab sosial personal. Agar kasus kriminalisasi terhadap pasien yang dilakukan oleh RS Internasional merupakan yang pertama dan yang terakhir. Lakukan apa yang bisa dilakukan, sekarang juga. Terima kasih atas kepedulian Anda.
    Wassalam,

    BARATA NAGARIA
    Solidaritas Anti Kriminalisasi Pasien Indonesia (SAKPI)
    Web, http://anti-kriminal.blogspot.com
    Email : barata.nagaria@yahoo.co.id

    NOTE : Jika Anda menyebarluaskan informasi ini pun merupakan salah satu bentuk kepedulian dan solidaritas Anda….

  2. yaa..begitulah indonesia.Pengen ngluarin uneg2 malah kena apes.sekarang masalahnya banyak yang dipolitisir.Kedua-duanya ngotot gag salah semua.
    emang jaman sekarang susah cari orang yang mau bilang:MAAF&TERIMA KASIH.Pusssssiiiingggg…..

  3. BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  4. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s